Oleh: Hengky Yeimo
Ada satu pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh generasi Papua hari ini: membangun manusia Papua melalui pendidikan tanpa mencabutnya dari akar sejarah, adat, bahasa, dan kebudayaannya sendiri.
Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas, papan tulis, buku pelajaran, gedung sekolah, atau ijazah. Pendidikan adalah proses panjang membentuk manusia, membangun kesadaran, mengenali identitas, dan mempersiapkan suatu masyarakat menghadapi masa depannya.
Di Papua Tengah, pendidikan sedang menjadi salah satu agenda penting pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa, berbagai upaya dilakukan untuk meletakkan fondasi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, sekolah berpola asrama, Sekolah Sepanjang Hari (SSH), MEPA Boarding School, bantuan bagi sekolah, bantuan pendidikan bagi mahasiswa, hingga dorongan pengembangan perguruan tinggi dan pembentukan universitas di wilayah Meepago.
Gerakan ini patut dibaca lebih jauh daripada sekadar daftar program pemerintah. Sebab, di balik kebijakan tersebut terdapat pertanyaan mendasar: manusia Papua seperti apa yang hendak dibangun untuk masa depan?
Pertanyaan ini penting karena Papua tidak hanya membutuhkan generasi yang mampu membaca buku, menguasai teknologi, dan bersaing dalam dunia kerja. Papua juga membutuhkan generasi yang mengenal sejarahnya, memahami adatnya, menguasai bahasanya, menghormati alamnya, serta memiliki keberanian untuk menentukan masa depannya sendiri.
Pendidikan dan Politik Masa Depan Papua
Wakil Ketua Bidang Pendidikan Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Tengah, Hendikus Yeimo, memandang gerakan Gubernur Meki Nawipa dalam menata pendidikan sebagai langkah penting membangun masa depan Papua Tengah.
Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia. Karena itu, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perluasan akses pendidikan harus mendapatkan dukungan masyarakat, sekaligus tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Pandangan ini mengandung makna politik yang lebih luas. Pendidikan sesungguhnya merupakan politik masa depan. Pemerintah yang membangun pendidikan sedang mempersiapkan generasi yang mungkin tidak langsung menikmati hasil pembangunan hari ini, tetapi akan menentukan wajah daerah dua puluh hingga tiga puluh tahun mendatang.
Pembangunan jalan dapat membuka keterisolasian wilayah. Pembangunan gedung dapat menghadirkan fasilitas publik. Namun, pendidikan membangun kemampuan manusia untuk mengelola seluruh sumber daya tersebut.
Karena itu, langkah membangun pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi merupakan pekerjaan strategis.
Program sekolah gratis, sekolah berpola asrama, SSH, MEPA Boarding School, bantuan pendidikan, serta penguatan perguruan tinggi perlu ditempatkan dalam satu kerangka besar pembangunan manusia Papua.
Kita tidak boleh melihat kebijakan pendidikan hanya dari kepentingan politik jangka pendek. Perdebatan mengenai kebijakan pemerintah merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai kepentingan politik, persaingan kekuasaan, dan rasa suka atau tidak suka kepada seorang pemimpin membuat masyarakat kehilangan kemampuan melihat kepentingan generasi mendatang.
Kebijakan yang baik harus diapresiasi. Kebijakan yang belum tepat harus dikritik. Tetapi masa depan pendidikan anak-anak Papua tidak boleh menjadi korban pertengkaran politik orang dewasa.
Sekolah Harus Menjadi Ruang Pembebasan
Dalam tradisi pemikiran pendidikan dunia, Paulo Freire melalui bukunya Pedagogy of the Oppressed (1970) memperkenalkan gagasan pendidikan sebagai proses pembebasan.
Freire mengkritik pendidikan yang hanya menempatkan peserta didik sebagai wadah kosong untuk menerima pengetahuan. Menurutnya, pendidikan harus membangun kesadaran kritis agar manusia mampu membaca realitas sosial dan mengubah keadaan hidupnya.
Gagasan tersebut relevan dengan kondisi pendidikan di Papua.
Anak-anak Papua tidak boleh hanya dipersiapkan menjadi penerima informasi. Mereka harus menjadi manusia yang mampu berpikir, bertanya, meneliti, menciptakan pengetahuan, dan menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka.
Seorang anak dari pedalaman Meepago, misalnya, harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dokter, guru, insinyur, penulis, peneliti, ekonom, ahli hukum, maupun pemimpin masa depan.
Namun, keberhasilan pendidikan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya anak Papua yang meninggalkan kampung untuk bersekolah di kota-kota besar.
Keberhasilan pendidikan juga harus diukur dari berapa banyak anak muda yang kembali membangun kampungnya, mengembangkan ekonomi masyarakat, menjaga lingkungan, memperkuat lembaga adat, serta menciptakan perubahan di komunitasnya.
Pendidikan harus membebaskan manusia dari kemiskinan pengetahuan, keterbelakangan akses, ketergantungan, dan ketidakberdayaan.
Literasi: Mengubah Kampung Menjadi Pusat Pengetahuan
Ada satu gerakan yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan pendidikan, yakni gerakan literasi masyarakat.
Komunitas literasi, taman baca, kelompok diskusi, komunitas sastra, dan gerakan menulis merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan.
Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan juga berlangsung di honai, rumah, gereja, lingkungan adat, taman baca, dan ruang-ruang perjumpaan masyarakat.
Ketika seorang pemuda mendirikan taman baca di kampungnya, sesungguhnya ia sedang membangun sebuah pusat pengetahuan.
Ketika anak-anak muda berkumpul membaca buku, berdiskusi tentang sejarah Papua, menulis puisi, mendokumentasikan bahasa ibu, atau membicarakan persoalan lingkungan, mereka sedang membangun fondasi perubahan sosial.
Dalam konteks ini, perhatian Dinas Pendidikan terhadap komunitas literasi dan gerakan pendidikan berbasis masyarakat perlu diperkuat.
Pemerintah tidak harus menjadi satu-satunya produsen pengetahuan. Pemerintah justru perlu menjadi fasilitator yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh, berpikir, dan menghasilkan gagasan.
Kita perlu membangun tradisi intelektual Papua Tengah. Tradisi ketika anak muda tidak hanya berbicara tentang pekerjaan dan jabatan, tetapi juga mendiskusikan filsafat, sejarah, sastra, ekonomi, antropologi, politik, lingkungan, dan masa depan masyarakatnya.
Sebab, masyarakat yang kuat bukan hanya masyarakat yang memiliki kekayaan alam, melainkan masyarakat yang memiliki kekuatan pengetahuan.
Jangan Membangun Sekolah dengan Menghilangkan Kebudayaan
Di sinilah persoalan mendasar pendidikan Papua perlu dibicarakan secara serius.
Pendidikan modern sering kali membawa anak-anak masuk ke dalam sistem pengetahuan yang berasal dari luar lingkungan sosial dan kebudayaan mereka.
Mereka belajar matematika, fisika, biologi, sejarah dunia, bahasa asing, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Semua itu penting. Namun, sering kali mereka tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mempelajari sejarah marga, bahasa ibu, pengetahuan leluhur, sistem pertanian tradisional, hukum adat, ekologi lokal, serta hubungan manusia dengan tanah dan alam.
Padahal, masyarakat Papua memiliki sistem pengetahuan yang tumbuh melalui pengalaman panjang kehidupan bersama alam.
Dalam masyarakat Meepago, misalnya, terdapat pengetahuan tentang Danau Paniai, Danau Tigi, Danau Tage, hutan, tanah, tanaman pangan lokal, sistem kekerabatan, kepemimpinan adat, serta hubungan antar marga.
Pengetahuan tersebut bukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang tidak relevan.
Justru di tengah krisis lingkungan global, perubahan iklim, kerusakan hutan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, pengetahuan masyarakat adat menjadi sumber pembelajaran penting.
Pemikiran filsuf dan antropolog Gregory Bateson dalam Steps to an Ecology of Mind (1972) mengingatkan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari sistem ekologis yang menopang kehidupannya.
Gagasan ini dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun pendidikan ekologis di Papua Tengah.
Anak-anak perlu belajar bahwa danau bukan sekadar kumpulan air, hutan bukan sekadar kayu, dan tanah bukan sekadar komoditas ekonomi. Semuanya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang memiliki hubungan dengan identitas, kebudayaan, dan keberlangsungan masyarakat.
Karena itu, pendidikan berbasis adat dan budaya harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan Papua Tengah.
Bahasa Mee, Moni, Wolani, Damal, Lani, dan berbagai bahasa masyarakat Papua Tengah lainnya perlu mendapatkan ruang dalam pengembangan pembelajaran dan dokumentasi pengetahuan lokal.
Tokoh adat, tua-tua kampung, perempuan adat, penutur bahasa ibu, dan pemilik pengetahuan tradisional harus dilibatkan sebagai sumber pengetahuan.
Sekolah harus menjadi tempat perjumpaan antara ilmu pengetahuan modern dan kebijaksanaan leluhur.
Pendidikan Papua Harus Melahirkan Universitas Pengetahuan Lokal
Dorongan membangun universitas di wilayah Meepago merupakan gagasan strategis yang patut dikembangkan.
Namun, cita-cita membangun universitas tidak cukup hanya dengan mendirikan gedung, menyediakan ruang kuliah, merekrut dosen, dan membuka program studi.
Universitas harus menjadi pusat produksi pengetahuan.
Universitas di Meepago seharusnya mampu mengembangkan penelitian tentang masyarakat adat, bahasa-bahasa lokal, pertanian dataran tinggi, ekologi danau, perubahan iklim, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sastra Papua, serta sejarah peradaban masyarakat setempat.
Bayangkan apabila suatu hari Universitas Meepago memiliki pusat penelitian Danau Paniai, pusat studi bahasa dan kebudayaan Mee, pusat penelitian pangan lokal, pusat kajian masyarakat adat, serta pusat dokumentasi sejarah dan sastra Papua.
Dengan demikian, universitas tidak hanya menjadi tempat mahasiswa memperoleh gelar akademik. Universitas juga menjadi rumah pengetahuan bagi masyarakat.
Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Epeli Hau’ofa dalam esainya yang terkenal, Our Sea of Islands (1993). Hau’ofa mengkritik cara pandang yang menggambarkan masyarakat kepulauan Pasifik sebagai wilayah kecil, terpencil, dan terisolasi. Ia menawarkan cara pandang baru bahwa masyarakat Pasifik justru memiliki dunia relasi, mobilitas, kebudayaan, dan pengetahuan yang luas.
Pemikiran Hau’ofa penting bagi Papua karena masyarakat Melanesia tidak boleh terus-menerus dipandang dari perspektif keterbatasan geografis.
Papua memiliki sejarah, kebudayaan, bahasa, dan pengetahuan yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
Universitas di Meepago harus tumbuh dari kesadaran tersebut.
Pemuda sebagai Pelaku Perubahan
Pembangunan pendidikan tidak mungkin hanya dibebankan kepada gubernur, kepala dinas, guru, dan lembaga pendidikan.
Pemuda harus menjadi pelaku perubahan.
Organisasi kepemudaan, termasuk Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, mempunyai tanggung jawab moral untuk mengambil bagian dalam pembangunan sumber daya manusia.
Gerakan penghijauan di lingkungan gereja, pendampingan anak-anak sekolah, taman baca, diskusi intelektual, pelatihan menulis, pengembangan komunitas literasi, dan dokumentasi budaya merupakan kegiatan sederhana yang dapat memberikan dampak besar.
Kita perlu membangun generasi muda yang tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi subjek yang ikut merancang masa depan masyarakatnya.
Pemuda Papua Tengah harus mulai membangun tradisi membaca dan menulis. Sebab, masyarakat yang tidak mendokumentasikan pengalaman dan sejarahnya akan menghadapi risiko kehilangan ingatan kolektif.
Kita membutuhkan lebih banyak penulis Papua, peneliti Papua, guru Papua, sastrawan Papua, ahli hukum Papua, ahli ekonomi Papua, dan intelektual Papua yang mampu menghasilkan pengetahuan dari pengalaman hidup masyarakatnya sendiri.
Masa Depan Papua Dimulai dari Ruang Kelas
Pada akhirnya, pendidikan merupakan pekerjaan peradaban.
Pembangunan pendidikan di Papua Tengah tidak boleh berhenti pada pergantian pemimpin atau perubahan kebijakan anggaran. Ia harus menjadi kesepakatan lintas generasi.
Gubernur Meki Nawipa sedang meletakkan sejumlah fondasi kebijakan pendidikan. Fondasi tersebut perlu didukung, dikawal, diperbaiki, dan dilanjutkan oleh seluruh masyarakat.
Kita berharap pemerintah tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga membangun kebudayaan membaca. Tidak hanya memberikan beasiswa, tetapi juga menciptakan lingkungan akademik. Tidak hanya mengirim anak-anak ke perguruan tinggi, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi pemikir dan pemimpin bagi masyarakatnya.
Lebih dari itu, pendidikan harus mampu menjaga hubungan generasi muda dengan tanah, bahasa, adat, dan sejarah leluhurnya.
Sebab, Papua Tengah tidak hanya membutuhkan generasi yang pandai menjawab soal ujian. Papua Tengah membutuhkan generasi yang mampu menjawab persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan tantangan peradaban.
Kita ingin anak-anak Papua menjadi manusia modern tanpa kehilangan jati dirinya. Mereka boleh belajar di kota-kota besar, menempuh pendidikan di luar negeri, menguasai teknologi, dan berkompetisi di tingkat global. Namun, mereka harus tetap mengetahui jalan pulang menuju kampung, marga, bahasa, dan tanah leluhurnya.
Pendidikan sejati bukan membuat manusia Papua lupa dari mana ia berasal, melainkan memberinya pengetahuan dan keberanian untuk menentukan ke mana ia akan melangkah.
Di sanalah pendidikan menemukan maknanya: bukan sekadar mencetak orang pintar, melainkan membangun manusia Papua yang merdeka dalam berpikir, kuat dalam identitas, dan bertanggung jawab terhadap masa depan tanahnya.
Referensi literatur :
• Paulo Freire (1970), Pedagogy of the Oppressed.
• Gregory Bateson (1972), Steps to an Ecology of Mind.
• Epeli Hau’ofa (1993), Our Sea of Islands, dalam A New Oceania: Rediscovering Our Sea of Islands.
• Bernard Narokobi (1980), The Melanesian Way.
• Ivan Illich (1971), Deschooling Society.
• Vandana Shiva (1993), Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology.
